JAWA TENGAH — Danantara memastikan belum ada rencana menyetorkan dividen ke kas negara karena dana yang dikelola bakal dipakai membiayai proyek hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja. Keputusan ini berbeda dari rencana pemerintah yang sebelumnya ingin menarik Rp 120 triliun dari keuntungan badan pengelola investasi tersebut.
Pernyataan Dony muncul di tengah rencana pemerintah menarik dana dari keuntungan Danantara. Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebut pemerintah akan memasukkan sebagian keuntungan Danantara ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Rencana Rp 120 Triliun yang Belum Tuntas
Purbaya, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta pada 3 September, menyatakan pemerintah berencana menarik Rp 120 triliun dari keuntungan Danantara. "Kami akan masukan ke PNBP walaupun mereka (Danantara) masih protes, tapi perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto), sebagian keuntungan Danantara dijadikan cadangan anggaran pemerintah. Jadi kita aman, ruang fiskal tetap terjaga," kata Purbaya saat itu.
Purbaya menegaskan penyerahan sebagian keuntungan Danantara merupakan keputusan Presiden Prabowo. Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui detail keuntungan yang menjadi sumber setoran dana tersebut. "Dari keuntungan (Danantara). Saya enggak tahu, yang janji kan Pak Rosan ke Bapak Presiden. Saya terima aja, kan enak," ujarnya.
Menurut mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, tambahan penerimaan tersebut bisa menjadi cadangan pemerintah untuk membiayai kebutuhan yang tidak terduga.
Pembahasan dengan Kemenkeu Baru
Kepala Danantara Rosan Roeslani sebelumnya berencana membahas kembali skema pengelolaan dividen dengan Kementerian Keuangan. Rencana itu menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.
Rosan yang juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi belum bisa memastikan apakah sebagian dividen Danantara akan disetorkan ke Kemenkeu untuk dialokasikan ke kas negara. Ia menyampaikan pembahasan dengan Kemenkeu akan berlangsung pekan ini. "Nanti kami akan bicara semua dengan Kementerian Keuangan, dengan Menkeu (Suahasil) pada minggu ini saya kira," kata Rosan seusai menghadiri pelantikan Suahasil di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (14/9).
Dampak ke Ruang Fiskal dan Proyek Hilirisasi
Bagi pemerintah, setoran dividen Danantara menjadi salah satu opsi menambah penerimaan negara tanpa menarik pajak baru. Dana itu disebut bisa menjadi cadangan anggaran untuk kebutuhan mendesak, termasuk saat ruang fiskal menipis.
Dari sisi Danantara, penundaan setoran memberi ruang lebih besar untuk membiayai proyek hilirisasi. Sektor ini menjadi prioritas pemerintahan Prabowo untuk mendorong nilai tambah komoditas di dalam negeri, sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah penghasil sumber daya alam.
Namun, belum ada kejelasan berapa nilai keuntungan Danantara yang akan disetor maupun besaran yang akan ditahan untuk pembiayaan proyek. Pembahasan antara Danantara dan Kemenkeu pekan ini akan menentukan arah kebijakan tersebut.
Posisi Danantara sebagai badan pengelola investasi negara membuat keputusan soal dividen ini penting bagi pasar. Kejelasan skema setoran akan memengaruhi ekspektasi investor terhadap arah pengelolaan aset negara dan prioritas pembangunan pemerintah ke depan.
