JAWA TENGAH — Pertamina Patra Niaga tidak lagi hanya mengandalkan data internal untuk menyalurkan energi bersubsidi. Melalui perjanjian kerja sama yang diteken di Grha Pertamina, Jakarta pada Senin (10/8), perusahaan kini mendapatkan hak akses data kependudukan untuk memverifikasi calon penerima subsidi.
Perjanjian tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi. Langkah ini menjadi fondasi teknis bagi sistem validasi NIK yang sedang disiapkan perusahaan untuk penyaluran LPG 3 kg.
Selama ini, salah satu persoalan klasik dalam penyaluran subsidi adalah data penerima yang tidak akurat. Akibatnya, subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat kurang mampu kerap bocor ke konsumen yang tidak berhak.
Dengan integrasi data kependudukan, Pertamina Patra Niaga dapat mencocokkan NIK pembeli dengan basis data kependudukan nasional. Proses verifikasi ini diharapkan mampu memangkas kebocoran subsidi dan memastikan bantuan energi sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan, dari Sabang sampai Merauke.
Mars Ega menegaskan komitmen perusahaannya dalam mendukung cita-cita pemerintah. "Pertamina Patra Niaga berkomitmen mewujudkan cita-cita pemerintah untuk memastikan ketahanan energi dengan tata kelola subsidi yang baik dan memastikan pelayanan energi menjangkau masyarakat dari Sabang sampai Merauke," ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (11/8/2026).
Bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi, kerja sama ini diharapkan tidak mengubah prosedur pembelian. Namun, bagi mereka yang selama ini memanfaatkan celah untuk membeli LPG bersubsidi, sistem baru ini akan menjadi penghalang.
Validasi NIK yang ketat berarti setiap transaksi LPG 3 kg akan tercatat dan terverifikasi. Konsumen yang tidak masuk dalam daftar penerima subsidi akan otomatis tertolak oleh sistem. Hal ini sejalan dengan arahan Kementerian ESDM untuk melakukan transformasi subsidi tepat LPG.
Pertamina Patra Niaga menilai akurasi data menjadi fondasi utama tata kelola subsidi yang baik. Perusahaan berharap, dengan validasi yang lebih presisi, kualitas pelayanan energi kepada masyarakat tetap terjaga tanpa mengurangi hak masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Kerja sama ini merupakan langkah konkret BUMN dalam mendukung kebijakan pemerintah di sektor energi. Ke depan, integrasi data kependudukan diharapkan tidak hanya berlaku untuk LPG 3 kg, tetapi juga dapat dikembangkan untuk jenis energi bersubsidi lainnya.